Otonomi Daerah : Pengertian, Fungsi, Prinsip, Asas

Otonomi daerah tersusun dari dua kata yaitu otonomi dan daerah. Otonomi berasal bahasa Yunani.  Dalam bahasa Yunani otonomi, berasal dari kata outos dan nomos. Outos berarti sendiri, sedangkan nomosartinya hukuman atau aturan. Sehingga jika digabungkan pengertian otonomi daerah adalah hukum atau aturan sendiri. Hukum disini dapat berarti pengundangan yang disusun sendiri. Jika dikaji secara lebih lanjut, otonomi dapat juga diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Akan tetapi dalam artian yang lebih luas otonomi juga dapat diartikan sebagai suatu kebebasan untuk menjalankan hukum secara mandiri dan menentukan hukum atau pemerintahan sendiri. Sendiri yang dimaksudkan dalam pemerintahan adalah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban sendiri.

Pembahasan berikutnya adalah mengenai daerah. Daerah merupakan suatu tempat tertentu yang didiami oleh sekumpulan masyarakat. Daerah juga disamaartikan wilayah. Umumnya daerah yang dimaksud dalam otonomi adalah provinsi atau kabupaten.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian otonomi daerah secara sederhana adalah kewenangan dan kebijakan daerah dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Secara lebih jelas pengertian otonomi daerah telah tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimana dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam otonomi daerah terdapat istilah daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi daerahnya sendiri. Tujuan Otonomi dan Fungsi Otonomi daerah telah tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan landasan hukum tersebut, fungsi dan tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

Otonomi daerah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:                                               

Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

Sama halnya dengan tujuan otonomi daerah, fungsi otomoni daerah juga tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Fungsi Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip tertentu. Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan suatu otonomi yang berprinsipkan luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan dari adanya Prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Secara lebih jelas prinsip otonomi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Otonomi luas yang dimaksudkan dalam prinsip otonomi ini menjelaskan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Permasalahan tersebut juga tidak ditangani oleh pemerintahan pusat. Sehingga secara umum otonomi daerah memiliki berbagai jenis. Selain itu, setiap otonomi daerah juga memberikan kebebasan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut secara umum telah dijelaskan dalam pembahasan tujuan otonomi daerah diatas.

Prinsip otonomi nyata berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban dalam menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara nyata, senyata-nyatanya. Prinsip nyata ini telah ada, berkembang dan berpotensi untuk tumbuh sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

Prinsip otonomi bertanggung jawab ini dapat dijelaskan bahwa otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan atau diselenggarakan sejalan dengan fungsinya dengan maksud untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan utama diberikan otonomi pada suatu daerah adalah untuk memberdayakan daerah, dalam tujuan tersebut termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat otonomi daerah, Pemerintah  harus menggunakan beberapa asas. Asas-asas  tersebut adalah sebagai berikut:

Ketiga asas diatas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas yang menitik beratkan pada  otonomi dan tugas pembantuan. Perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan pemerintahan juga harus memenuhi asas-asas pemerintahan secara umum. Asas-asas pemerintahan secara umum adalah sebagai berikut:

Pembahasan mengenai otonomi daerah tentunya memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam pelaksanaan otonomi ini juga memiliki aturan-aturan yang telah tertuang dalam landasan atau dasar hukumnya. Dasar Hukum otonomi daerah adalah sebagai berikut: